Opini

Minggu, 16 Agustus 2015 17:00:09

Tak Sesuai Syariah

Ilustrasi

Oleh: Arif Supriyono

Bulan lalu saya membesuk anak seorang teman yang tengah menjalani opname di sebuah rumah sakit di Tulungagung, Jawa Timur. Selama empat hari anak itu dirawat karena gangguan lambung dan pencernaan.

Ibu dari anak itu seorang diri membesarkan empat putra-putrinya. Suaminya sudah meninggal sekitar 10 tahun lalu karena kecelakaan. Semula saya menduga, dia akan sedikit mengalami masalah saat harus membayar biaya perawatan sang anak.

Dugaan saya ternyata meleset. Dia justru merasa bersyukur lantaran kali ini tak mengeluarkan sepeser pun dana untuk kebutuhan perawatan sang anak. Keikutsertaan dia dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan telah menyelesaikan urusan dana yang harus ditanggungnya.

Berkali-kali teman saya itu mengucapkan rasa syukur karena telah memilih untuk mengikuti BPJS Kesehatan. Dia merasa terbantu dan memuji program pemerintah ini.

Ada pula cerita tentang seorang teman yang harus menjalani operasi karena mengidap kanker stadium dini. Operasi di sebuah rumah sakit di Surabaya yang biayanya mencapai lebih dari Rp 200 juta itu tak membuat teman saya menngalami kesulitan. Ya, lagi-lagi kepesertaannya dalam program BPJS Kesehatan telah membantunya.

Di balik itu, tentu masih banyak kasus yang berbeda, yakni adanya masyarakat yang mengalami pelbagai kendala saat akan menggunakan jasa BPJS. Ini tak menutupi fakta adanya keterbatasan dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Di tengah suasana seperti ini, mendadak Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan BPJS Kesehatan sebagai suatu hal yang tak sesuai syariah. Sudah pasti banyak masyarakat yang terkejut bukan kepalang.

Hal yang dianggap tak sesuai syariah oleh MUI adalah unsur gharar (tipuan), maysir (untung-untungan), dan riba (bunga). Unsur tipuan itu terjadi karena ada peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran lalu terkena denda 2 persen. Selain itu, akibat keterlambatan membayar iuran itu, pasien tersebut tak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Unsur untung-untungan dapat diuraikan berdasarkan prinsip asuransi. Dengan membayar iuran yang belum seberapa atau masih sedikit, seseorang bisa mendapatkan biaya pengobatan yang nilainya berlipat ganda.

Adapun unsur riba adalah pemanfaatan iuran bulanan atau premi. Banyak yang mendapat informasi, bahwa dana yang terkumpul dari mobilisasi uang rakyat itu dipergunakan untuk kegiatan yang mendapatkan untung dari hasil rente. Oleh sebab, itu MUI menganggap hal ini haram.

Sebagian kalangan menyetujui pandangan MUI tersebut. Lantaran itu, pemerintah diminta untuk memenuhi apa yang menjadi ‘fatwa’ ulama tersebut dan menggantikannya dengan produk sejenis yang memenuhi unsur syariah.


Editor : Hamdan
Sumber : Arif Supriyono/republika.co.id
2  Next





Peringatan : Komentar di bawah ini diluar tanggung jawab Bacaini.com !

Comments



Terpopuler
Copyright © 2014 BACAINI.COM. All Rights reserved.
free website hit counter