Opini

Selasa, 12 Mei 2015 12:42:17

Aksi Demonstrasi Miskin Ideologi

Ilustrasi, Demonstrasi Mei 98

Oleh: La Ode Ida

Saat sedang dalam ruang kelas untuk mengajar mata kuliah Gerakan Sosial di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pagi ini (12/5) tiba-tiba kedengaran suara agak keras dari luar ruang kuliah. Tidak di sekitar ruang kuliah, memang. Namun gemuruh suara cukup terasakan. 

Saya sedikit berhenti lalu tanya mahasiswa peserta kuliah.

“Ada apa ya di luar?” 

Spontan beberapa mahasiswa menjawab, “ada semacam rencana demonstrasi Pak”. 

“O ya, dalam rangka memperingati tuju belas tahun gerakan reformasi ya”, tanyaku lagi. 

“Iya...,” sahut sebagian mahasiswa itu. 

Tampaknya seluruh mahasiswa dalam kelas itu sudah tahu bahwa akan ada demonstrasi besar-besaran yang digalang khusus terkait pula dengan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini.

Rupanya saya nyaris lupa dengan momentum Mei 1998 yang bersejarah itu, di mana gerakan rakyat yang terdiri dari mahasiswa, aktivis LSM, dan para akademisi yang menyatu dengan rakyat mewujudkan impian mereka menjatuhkan Soeharto. 

Saya bersama teman-teman, khususnya yang tergabung dalam Forum WACANA (Mahasiswa Pascasarjana) UI, di antaranya Effendi Gazali, Fajrul Rahman, Arief Mudatsir Mandan, dan sejumlah lainnya, termasuk bagian dari elemen pergerakan yang bukan saja berwacana dan berceramah layaknya akademisi, melainkan juga turun ke jalan dengan misi utama segera akhiri pemerintahan Soeharto.  

Ya..., antara lain karena Soeharto dianggap menerapkan sistem politik dan menjalankan pemerintahan dengan cara-cara otoriter, militeristik, mencengkram pers, banyak melakukan pelanggaran HAM, dan termasuk dianggap korup, nepotistik dan kolutif. 

Penguasa Orde Baru itu berhasil dilumpuhkan melalui penciptaan opini kebencian yang mempengaruhi rakyat. Tepatnya, Soeharto dijadikan sebagai musuh bersama (common enemy) karena dianggap tak becus mengurus negara besar ini. 

Para pendukung fanatiknya saat itu tak mampu membendung kekuatan dahsyat berbasis rakyat, sehingga harus berbalik untuk kemudian setuju memaksa Sang Boss untuk meletakkan jabatan. Dan akhirnya, era areformasi pun dimulai sejak 21 Mei 1998, saat Soeharto mengumumkan diri lengser dan digantikan oleh Prof. BJ. Habibie.

Tetapi tampaknya hingga 17 tahun berjalan misi reformasi tak kunjung terwujud, utamanya terkait dengan pemerantasan korupsi dan profesionalisme birokrasi. Bahkan keadaannya bukan kian membaik, melainkan sebaliknya semakin memburuk saja. 

Korupsi sekarang ini justru sangat merajalela, merebak atau terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan rakyatpun sudah belajar atau diajarkan cara-cara korup oleh para politisi atau para elite tertentu. Setidaknya rakyat turut diajak untuk menikmati hasil korupsi. 

Tak ketinggalan pula sebagian artis yang sadar akan kemolekan tubuh atau kebahenolannya untuk “menggarap uang hasil korupsi itu” dengan menjadi bagian dari penghibur dan atau sekalian menyediakan tubuhnya untuk dinikmati oleh para pejabat atau politisi korup itu.

Kendati demikian, belum ada tanda-tanda adanya kesadaran kolektif untuk jadikan pejabat dan politisi korup sebagai musuh bersama seperti saat melawan Soeharto dulu. Sungguh sangat disayangkan.

Maklum, barangkali lantaran sudah terkontaminasinya pikiran dan darah daging rakyat bangsa ini dengan harta atau budaya korup. Sehingga sudah sulit mengajak mereka bekerjasama dan bangkit untuk menjungkir balikan atau meniadakan penguasa dan politisi korup itu.

Parahnya lagi, demonstrasi kelompok-kelompok rakyat termasuk di dalamnya mahasiswa yang sebagian sekarang tengah bergerak untuk itu, sadar atau tidak, banyak yang difasilitasi oleh kelompok atau figur-figur tertentu yang memiliki kepentingan. 

Ya..., tak lain hanya sebagai bagian dari unjuk kekuatan untuk kemudian tawar menawar, apakah dalam bentuk imbal uang ataupun jabatan tertentu. 

Para penggerak demonstrasi pun memperoleh cipratan dari dana dari yang punya kepentingan itu. Dan setelahnya mereka akan diam lagi. Nanti setelah kepentingannya terganggu, maka kemudian akan ada inisiatif lagi untuk mengorganisir massa untuk kembali demonstrasi.

Begitulah. Tak ada lagi kemurnian dalam gerakan sosial sekarang ini. Semua ditakar dengan kepentingan jabatan dan materi.

 

(Artikel ini dikutip dari tuliasan La Ode Ida, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah 2004-1009 dan 2009-2014 daerah pemilihan provinsi Sulawesi Tenggara, yang dimuat pada Teropongsenayan.com, Senin, 12 Mei 2015)


Editor : Hamdan
Sumber : La Ode Ida/teropongsenayan





Peringatan : Komentar di bawah ini diluar tanggung jawab Bacaini.com !

Comments



Terpopuler
Copyright © 2014 BACAINI.COM. All Rights reserved.
free website hit counter