Opini

Rabu, 15 April 2015 22:15:07

Kebebasan Berekspresi dan UU ITE dalam Pandangan Amnesty Internasional

Ilustrasi

Oleh: Zeynita Gibbons

Amnesty Internasional menyerukan pihak berwenang di Indonesia menghentikan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 11/2008 yang juga dikenal sebagai "undang-undang internet" untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Campaigner-Indonesia & Timor-Leste Southeast Asia and Pacific Regional Office Amnesty International, Josef Roy Benedict, dari London menyebutkan dua orang yang divonis bersalah pada minggu lalu hanya karena memberikan opini mereka secara online.

Pada 31 Maret lalu, Pengadilan Negeri Bandung menghukum Wisni Yetty, (47) dari Bandung, Jawa Barat, lima bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Dia dapat dipenjara tambahan enam bulan jika tidak mampu membayar denda.

Wisni divonis di bawah Pasal 27(1) dari UU ITE karena menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan setelah dia menuduh mantan suaminya melakukan kekerasan dalam percakapan online pribadinya dengan teman di media sosial Facebook. Mantan suaminya memiliki akses akun Facebook-nya, mencetak percakapan tersebut dan melaporkannya kepada polisi.

Dalam kasus terpisah pada hari yang sama, PN Yogyakarta menghukum Florence Sihombing, seorang mahasiswi, dua bulan penjara dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta. Ia divonis karena pidana pencemaran nama baik di bawah Pasal 27(3) dari UU ITE, setelah ia memposting di akun path media sosialnya tentang kekesalan dia atas situasi seketika yang dia alami di Yogyakarta. Menurut Hakim Ketua, posting-an tersebut berisi penghinaan dan menciptakan keresahan di kalangan warga Yogyakarta.

Menurut Amnesty International, vonis dan penghukuman kedua perempuan di atas bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), khususnya Pasal 19, dan juga Pasal 28E(2) dari Konstitusi Indonesia, yang menjamin hak atas kebebasan beropini dan berekspresi.

Amnesty International menganggap mereka yang dipenjara di bawah UU ITE semata-mata karena menjalankan kebebasan berekspresi dan beropini atau berkeyakinan, bernurani, dan beragama secara damai, sebagai tahanan nurani (prisoners of conscience) dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat.

Amnesty International juga menyerukan kepada pihak berwenang mencabut ketentuan-ketentuan pidana pencemaran nama baik yang ada di dalam UU ITE dan Kitab Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.


Editor : Hamdan
Sumber : Zeynita Gibbons/ Antaranews.com
2  Next





Peringatan : Komentar di bawah ini diluar tanggung jawab Bacaini.com !

Comments



Terpopuler
Copyright © 2014 BACAINI.COM. All Rights reserved.
free website hit counter