Opini

Senin, 09 Maret 2015 14:54:29

Fenomena Pemimpin Lembaga Negara Rangkap Ketua Partai

Ilustrasi (Skalanews)

Oleh: Budi Setiawanto

Semangat pemimpin lembaga negara tidak menjabat ketua umum partai teruji dengan kenyataan Ketua MPR RI 2014-2019 Zulkifli Hasan yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kongres IV di Nusa Dua, Bali, 28 Februari hingga 2 Maret 2015.  Mantan Menteri Kehutanan itu kini menjadi satu-satunya pemimpin lembaga negara yang menjadi ketua umum partai.

Dalam sejarah pemimpin MPR, hanya Ketua MPR Zulkifli Hasan (terpilih dalam Sidang Umum MPR pada 8 Oktober 2014) yang merangkap jabatan sebagai orang nomor 1 di partai, yakni Ketua Umum PAN sejak 1 Maret 2015.

Ketua MPR periode 1997-1999 Harmoko terpilih pada jabatan itu, lantaran saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) 1993-1998. Begitu pula Ketua MPR periode 1992-1997 Wahono juga karena telah menjadi Ketua Umum DPP Golkar periode 1988-1993. Selain itu, Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais terpilih pada jabatan itu saat masih menjabat Ketua Umum PAN 1998-2005. Sebaliknya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengakhiri jabatannya memimpin partai itu saat terpilih sebagai Ketua MPR periode 2004-2009.

Meskipun MPR merupakan lembaga politik, dari 15 tokoh yang pernah menjabat ketua MPR ada sebanyak 13 dari politisi dan hanya dua orang yang berasal dari militer. Hanya Zulkifli yang saat menjabat pemimpin lembaga negara itu kemudian menjadi ketua umum partai.

Ketua MPR terdahulu adalah Chaerul Saleh (1960-1966, politisi Partai Murba), Wilujo Puspojudo (1966, militer), AH Nasution (1966-1972, militer), Idham Chalid (1972-1977, utusan golongan Nahdlatul Ulama), Adam Malik (1977-1978, politisi Golkar) dan Darjatmo (1978-1982, Golkar). Kemudian, Amir Machmud (1982-1987, Golkar), Kharis Suhud (1987-1992, Golkar), Wahono (1992-1997, Golkar), Harmoko (1997-1999, Golkar), Amien Rais (1999-2004, politisi PAN), Hidayat Nurwahid (2004-2009, politisi PKS), Taufiq Kiemas (2009-2013, politisi PDI Perjuangan), dan Sidarto Danusubroto (2013-2014, PDI Perjuangan).

Dalam kancah pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 20 Oktober 2014 "membersihkan" kabinetnya di kementerian-lembaga pemerintah nonkementerian yang masih menjabat sebagai pengurus partai.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar "terpental" peluangnya masuk kabinet karena lebih memilih memimpin partai berlambang sembilan bintangnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus menanggalkan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan untuk digantikan oleh Hasto Kristiyanto. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani segera melepas jabatannya sebagai salah seorang Ketua DPP PDI Perjuangan setelah kongres partai banteng itu dalam waktu dekat ini.

Menteri Koordinator Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, masing-masing telah mengundurkan diri dari jabatannya di Partai Nasional Demokrat (NasDem). Begitu pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin telah melepas jabatannya sebagai pengurus partai yang duduk di jajaran Ketua DPP Partai Hanura.


Editor : Hamdan
2  Next





Peringatan : Komentar di bawah ini diluar tanggung jawab Bacaini.com !

Comments



Terpopuler
Copyright © 2014 BACAINI.COM. All Rights reserved.
free website hit counter